DPR RI Sahkan RUU Desa

PONTIANAK- Rancangan Undang – undang (RUU) Desa yang diusulkan oleh Komite I DPD RI kepada DPR RI, kini sudah disahkan atau disetujui oleh pihak DPR RI.

“Sudah diketokpalukan oleh DPR RI, yakni pada tanggal 18 Desember 2013 kemarin,” kata anggota Komite I DPD RI, Ishak Saleh. Permasalahan yang paling krusial dalam penuntasan RUU Desa, terkait ketentuan Dana Alokasi Desa (DAD) yang bersumber dari APBN. Pansus RUU Desa dari DPR bersama Pemerintah dan DPD akhirnya menyepakati pengalokasian DAD dari Belanja Pusat APBN sebesar 10 % dari dan di luar dana transfer yang akan disalurkan langsung,” jelasnya.

“Penyaluran tersebut tanpa melalui mekanisme APBD, seperti ADD, kepada desa melalui pemerintah daerah tempat,” paparnya.

Dijelaskan Ishak Saleh, dengan disetujui UU Desa maka besaran DAD rata-rata Rp668 juta per tahunnya, sehingga total pendapatan desa dari DAD dan ADD rata-rata sebesar Rp. 1,2 M atau berkisar antara Rp. 1 sampai Rp. 1,5 M per tahun.

Karena adanya ketentuan “secara  bertahap” maka pada tahap awal di tahun 2014, pendapatan desa diperkirakan akan berkisar pada Rp750 juta sampai Rp1 miliar. Keberhasilan DPD meyakinkan DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU Desa, bukan saja mengalokasikan DAD sebesar 10 % dari belanja pusat APBN, melainkan juga meningkatkan dana transfer menjadi 110 %. “Ini berarti bahwa secara keseluruhan jumlah dana transfer semestinya akan meningkat dari 32 % menjadi sekitar 35 %,” tambahnya.

Inisiatif Komite I DPD RI dalam mengusulkan atas RUU Desa ini pun, karena Komite I DPD RI sangat peka terhadap isu yang berkenaan dengan permasalahan dan kepentingan pembangunan desa. Semangat awal pembentukan UU Desa adalah karena kendala yang dihadapi NKRI dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, adalah karena kebijakan desentralisasi yang tidak sepenuhnya, atau tidak sejalan dengan otonomi yang seluas-luasnya.

Ishak mengatakan, desa hampir tidak mendapat perhatian dalam peranannya sebagai subyek pembangunan, namun bagi Komitenya di DPD RI, untuk membangun Indonesia, haruslah dimulai dari desa.

“Di desa segala permasalahan bersumber dan bermuara, tetapi desa hampir tidak memiliki kewenangan apalagi kepercayaan untuk mengelola diri dan hak–hak  sebagaimana mestinya,” katanya.

Ishak Saleh mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke Kalbar yang terhitung dari tanggal 22 Desember – 12 Januari 2014 mendatang, dirinya akan menyampaikan hal ini kepada aparatur perdesaan, tentang UU Desa telah disetujui oleh DPR RI, sebagaimana apa yang diusulkan oleh Komite I DPD RI dalam RUU Desa.(Sym/LF/Photo : Odie)

Share Button
 

About the author: admin

 

 

No Comments

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

 


 

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>