Terkait UU No 6 Tahun 2014, Kepala Desa Selaku Manajer di Desanya

Terkait UU No 6 Tahun 2014, Kepala Desa Selaku Manajer di Desanya

PONTIANAK –  Berkaitan dengan pemerintahan desa, Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan starting point dimulainya babak baru dalam kelola pemerintahan dan pembangunan di  desa. Bila selama ini desa sering dihadapkan dengan kekurangan dana untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat  skala desa, nantinya  desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sekedar objek pembangunan.

Desa akan diberikan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang besaranya ditentukan sebesar 10 % dihitung dari dan luar dana transfer daerah ( on top) dalam APBN, dana tersebut akan diberikan secara bertahap.

Pemberian ADD ini dimaksud untuk mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi dana setiap desa dari APBN bekisar antara Rp500 juta sampai dengan Rp 1 miliar, seperti  ditegaskan dalam surat edaran Mendagri No 411.4/645/sj tanggal 23 September 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK).

Menurut Gubernur Kalbar Cornelis, pemerintahan desa adalah ujung tombak dalam pembangunan, memberi pelayanan yang berhadapan langsung segala urusan masyarakat.

“Terkait UU desa yang diusulkan Pemerintah kini telah disetujui DPR RI, Dengan disetujuinya UU Desa tersebut, maka segala urusan pembangunan menjadi tanggung jawab Desa,” ujar Cornelis.

Dikatakannya, selaku Kepala Pemerintahan Desa, maka berhak untuk menentukan segala program pembangunan yang dijadikan prioritas, tentu pembangunan tersebut harus dapat menyentuh kepentingan masyarakat.

“ Diberinya wewenang kepada Desa, maka kepala desa yang bertanggung jawab terhadap kemajuan di wilayah sebagai manejer desa, untuk memikirkan serta merancang membangun desa. “ jelasnya.

Cornelis menjelaskan, berkaitan dengan diserahkannya dana pembangunan tersebut, jangan sampai kepala Desa salah mengelolanya, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena ini uang negara harus dipertanggung jawabkan.

“Selaku pemerintah terdepan, kepala desa harus turun dan cek kelapangan, dengan melihat kondisi dilapangan tentu sasaran dalam membangun tepat sasaran, lakukan koordinasi dengan Camat setempat, supaya ada sinergi antara Camat dan Desa, meskipun desa sudah diberi wewenang penuh, tetap berkoordinasi dengan Camat. (OK/Photo: OK)

Share Button
 

About the author: admin

 

 

No Comments

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

 


 

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>